Laporan Utama

Adakan Evaluasi UN 2013!

Kekacauan pelaksanaan Ujian Nasional (UN) bukan hanya terjadi di tingkat sekolah menengah pertama (SMA) sederajat, tetapi juga melanda tingkat SMP sederajat. Di kabupaten Sangihe dan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara terutama di kepulauan Nanusa dan Pulau Mianghas, mengalami keterlambatan UN. Ujian yang seharusnya dilaksanakan pada hari Senin (22/4), kini mundur dilaksanakan pada hari Selasa (23/4).

Kekacauan UN di tingkat SMP sederajat seharusnya tidak terjadi kembali setelah ada keterlambatan ujian pada tingkat SMA sederajat. Seharusnya Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mempersiapkan betul pelaksanaan ujian tersebut. Sebelum dilaksanakan di tingkat SMP, pelaksanaan UN di tingkat SMA mengalami kekacauan. Dengan adanya kekacauan Ujian nasional pada tingkat SMA tersebut seharusnya dijadikan pelajaran bagi Kemendikbud agar tidak terjadi keterlambatan distribusi soal.

Pelaksanaan UN yang sering mengalami kekacauan ini dibutuhkan evaluasi, baik dari segi sistem penyelenggaraan dan manfaatnya. Terkait evaluasi Drs. R.K Baskoro Aji menjelaskan bahwa UN masih penting untuk dilaksanakan. “Tapi, ujian nasional tersebut juga perlu dievaluasi, baik itu terkait tersentralisasikannya soal, soal yang ber paket 20, atau terkait tentang relevansi nya pada saat ini. Jelas ujian nasional butuh dievaluasi terkait dengan kekacauan dalam pelaksanaan ataukah terkait dengan dampak UN terhadap sikap siswa” tambahnya, pada saat ditemui kru paradigma di ruang kerjanya, Senin (22/04).

“Bukan hanya Kementrian Pendidikan dan kebudayaan (Kemendikbud) dan praktisi pendidikan yang mengevaluasi, tetapi juga masyarakat perlu ikut andil dalam mengevaluasi UN”, tandas  Baskoro Aji selaku ketua dinas Pendidikan dan Olah Raga (Dikpora) DIY.

Evaluasi Penyelenggaraan

Kekacauan yang berupa keterlambatan distribusi soal di beberapa daerah, itu menimbulkan pertanyaan publik. Padahal jauh-jauh hari panitia penyelenggara ujian daerah menyatakan sudah siap untuk melaksanakan UN. Dengan adanya keterlambatan distribusi soal ujian tersebut, penyelenggaraan UN harus dievaluasi. Karena dengan adanya kejadian tersebut, seolah-olah pemerintah tidak memperhatikan terhadap dunia pendidikan.

“Keterlambatan distribusi soal merupakan bukti dari kurangnya kesungguhan pemerintah dalam menyelenggarakan UN. Ujian nasional yang notabene agenda rutinan pemerintah dalam hal ini departemen pendidikan seharusnya bisa menyelenggarakan UN lebih baik dari tahun kemarin. Namun, faktanya UN kali ini tidak bisa terselenggara secara serentak di seluruh Indonesia” ungkap Irul, mahasiswa Pendidikan Agama Islam, Senin (21/04).

Tidak layak jika panitia penyelenggara UN beralasan bahwa keterlambatan distribusi soal tersebut dikarenakan ada 20 paket soal. Walaupun saat ini paket soal 20, seharusnya panitia penyelenggara tidak mengalami kesulitan dalam distribusi nya, karena sudah pasti bahwa penyelenggara sudah terlatih dalam penyelenggaraan UN.

Opini publik dalam merespon kekacauan nya penyelenggaraan UN, itu belumlah final. Pemerintah, praktisi pendidikan dan masyarakat haruslah bersama-sama untuk mengevaluasi pelaksanaan UN. Apakah dengan sentralisasi atau desentralisasi penyelenggaraan ujian dapat memperlancar dan meningkatkan kualitas pendidikan. Ini harus dievaluasi bersama-sama, bukan hanya pemerintah dan praktisi pendidikan yang berhak untuk mengevaluasi, tetapi masyarakat umum pun juga harus diberi ruang dalam mengevaluasi penyelenggaraan UN.

Evaluasi dampak UN

Pada awalnya, ujian merupakan sebagai alat ukur pendidikan. Seberapa jauh keberhasilan lembaga pendidikan dapat diketahui dengan adanya ukuran tersebut. Ujian merupakan salah satu indikator pendidikan. Sehingga ujian sebenarnya bukan indikator yang menentukan keberhasilan siswa dalam mengenyam pendidikan. UN hanya dijadikan sebagai tolak ukur, sejauh mana lembaga pendidikan itu menjalankan perannya yang sesuai dengan tujuan dan fungsi pendidikan.

Hal tersebut juga diamini oleh Wakil Dekan I, Sukiman, ia mengatakan bahwa UN sebagai alat untuk mengontrol mutu pendidikan dan pemerataan nasional. “Anak dikatakan lulus jika ia berakhlak mulia, lulus praktik dan lulus UN. Hasil belajar peserta didik bukan hanya lulus ujian, tetapi juga harus berakhlak mulia dan bisa mempraktikkan” tandasnya Selasa (16/04).

Tidak ada salahnya jika pemerintah mengadakan ujian akhir. Karena ujian merupakan salah satu alat pengukur keberhasilan pendidikan. “UN tidak harus dilakukan di kelas tiga, tetapi juga dapat dilaksanakan di kelas dua. Karena hal itu menghindari persepsi masyarakat bahwa keberhasilan pendidikan bukan hanya ditentukan dengan UN, tetapi dengan aspek yang lain”, Ujar Sukiman.

Menurut Drs. R.K Baskoro Aji, bahwa UN saat ini sudah berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan UN bukanlah penentu kelulusan seorang siswa. Bahkan jika siswa mendapatkan nilai jelek dalam Ujian, itu bisa lulus asalkan ia berperilaku yang baik serta menaati peraturan lembaga pendidikan. “Di DIY, saat ini pendidik dan siswa tidak lagi mementingkan UN, ujian hanyalah dijadikan sebagai hal biasa. Karena yang paling urgen dalam pendidikan adalah penanaman nilai” Tambhanya.

Ujian memang perlu dilaksanakan agar mengetahui seberapa jauh mutu pendidikan nasional. Seiring ber langsungnya pendidikan, UN harus tetap dievaluasi agar lembaga pendidikan dapat meningkatkan mutu pendidikannya. Bukan hanya tugas pemerintah dan para praktisi pendidikan yang mengevaluasi UN, tetapi masyarakat khususnya orang tua juga harus ikut andil dalam mengevaluasi UN.