Aksi Solidaritas Mengecam Imperialisme Australia terhadap Timor Leste

Gambar: Solidaritas massa aksi di pertigaan UIN

UIN, Paradigma Online- Puluhan massa aksi yang mengatasnamakan dirinya Front Perjuangan Demokrasi (FPD) yang terdiri atas Pembebasan, Sekber, Rethor, AMTL, RBR, PPR, KPO PRP  melakukan aksi turun jalan, Selasa (22/3) di Pertigaan Revolusi Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga sebagai aksi solidaritas  menuntut keadilan Australia laut Timor Leste.

Semua bermula dari perundingan batas maritim antara Australia dan Indonesia pada tahun 1971 dan 1972, dan dijalankan pada  November 1973, yang mana sangat  menguntungkan terhadap Australia. Karena pada waktu itu Portugal tidak terlibat dalam menentukan kesepakatan yang mengakibatkan tidak ditentukannya garis batas Timor Portugis (kini Timor Leste)

Gefaan menyatakan, aksi ini ditujukan untuk meminta dukungan dari masyarakat Indonesia terlebih dari kalangan mahasiswa. Sebagai rakyat Indonesia harus aktif memberi dukungan terhadap Timor Leste. “Australia harus angkat kaki dari Timor Leste dan memberikan kedaulatan penuh pada rakyat Timor Leste,” ujar korlap aksi tersebut.

Hal senada juga diungkapkan Dede Sofio, ia berharap aksi ini dapat membantu rakyat Timor Leste dan meminta ruang demokrasi. “Melalui aksi ini kami minta dukungan Indonesia dan Internasional. Sebab negara Timor Leste adalah negara kecil,” tegas koordinator umum aksi, yang juga warna negara Timor Leste itu.

Aksi ini  juga terjadi serentak di Timor Leste sebagai bentuk protes keras terhadap bentuk imperialisme Australia. Di Jogja sendiri dua hari yang lalu sudah dilakukan di Titik Nol Malioboro. Aksi serupa juga terjadi Jakarta, Makassar, Manila, Srilanka, Sidney, Melbuorne serta kota-kota lainnya.

Sebagai bentuk dukungan terhadap perjuangan atas hak demokratis dan kedaulatan Timor Leste Front Perjuangan Demokrasi menyatakan sikap:

1.  Pemerintah Australia segera keluar dari batas maritim Timor Leste,
2. Pemerintah Australia untuk segera berdialog dengan Timor Leste melalui Mahkamah Internasional dan Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut,
3. Pembagian hasil yang lebih besar atas  keuntungan yang sudah didapat dari eksploitasi ladang minyak yang akan habis, misalnya Laminaria-Corallina,
4. Akui Republik Demokratik Timor Leste dan hentikan spionase dan penyadapan,
5. Menyerukan solidaritas rakyat dunia internasional dan rakyat Australia untuk bersama-sama rakyat Maubere memperjuangkan Hak Demokratis dan Kedaulatan Timor Leste. [Aan]