Dialog Publik di UGM: Ancaman Isu Intoleransi dan Hoax terhadap Kemajemukan

Hidup menjadi bermakna ketika kita bisa mengapresiasi keberagaman yang ada. Sedangkan tuntutan toleransi dimulai dari kemajemukam. Pers sebagai pilar keempat demokrasi di zaman yang banyak hoax seperti pintu rumah tak berdinding.

Paradigma - Keluarga Mahasiswa Antropologi UGM yang bekerja sama dengan LSISI (Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia) mengadakan Diskusi Publik yang mengangkat tema “Ancaman Intoleransi dan Hoax terhadap Ketahanan Bangsa: Peran Mahasiswa dan Pers dalam Merawat Kebhinekaan Indonesia” pada Rabu, (29/3) di Auditorium FIB (Fakultas Ilmu dan Budaya) UGM.

Acara tersebut mendatangkan tiga narasumber yaitu Yando Zakaria yang berhalangan hadir dan diganti dengan Bayu Haryono perwakilan dari Staf Ahli Gubernur Yogyakarta, Soni Triantoro seorang editor Hipwee dan Warningmagz, serta Shinta Ratri dari pihak pengelola Pesantren Al-Fatah. Diskusi tersebut dipandu oleh moderator yang masih berstatus mahasiswa dari jurusan Antropologi UGM yaitu Abdianus Fenda A. P.

Sebelum diskusi dimulai, hiburan dari band indi tingkat kampus yang turut meramaikan jalannya acara. Lalu dilanjutkan  sambutan-sambutan dari beberapa pihak terkait. “Hidup menjadi bermakna ketika kita bisa mengapresiasi keberagaman yang ada.” Kalimat pembuka yang diungkapkan oleh Bambang Udayana sebagai Ketua Departemen Antropologi Budaya UGM saat memberi sambutan ini turut membuka ruang wacana diskusi pada sore hari itu. “Kebudayaan itu relatif. Dan saat ini sedang terjadi krisis kebhinekaan,” imbuhnya.

Pemateri pertama yang menyampaikan pendapatnya adalah Bayu Hariyono dengan menjawab pertanyaan moderator mengenai persoalan intoleransi di Yogyakarta. Disampaikan bahwa pada tahun 2014, The Wahid Institute menobatkan Jogja menjadi kota paling tak toleran nomor dua se-Indonesia. “Tuntutan toleransi dimulai dari kemajemukam. Ada banyak perbedaan antara zaman dulu dan sekarang. Dulu, yang namanya SARA tidak dibicarakan secara terbuka, bahkan sangat tertutup. Dan itu menjadi hak prerogatifnya para elit-elit tertentu. Begitu ada isu yang kaitannya dengan SARA, dulu memang tertutup. Bahkan kita tidak mempunyai kecepatan untuk memecahkan problem kemajemukan ini.” paparnya.

Mengenai hoax dia mengomentari, “Medsos (red-media sosial) dapat mengakselerasi progress tentang konten yang kita bicarakan pada sore hari ini yaitu mengenai kemajemukan. Sehingga apa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah ini selalu membuka yang namanya dialog, membuka yang namanya komunikasi. Ini perlu kami sampaikan, bahwa yang namanya toleransi itu tidak akan menjadi persoalan ketika memang berada pada ruang beririsan.”

Menanggapi mengenai persoalan pelarangan asrama “Orang Timur” yang notabene sudah dicap sebagian masyarakat sebagai golongan keras dan rawan konflik di daerah Badran, Budi Hariyono menjawab, “Regulasi yang dikembangkan tidak ada yang sifatnya diskriminatif. Hal tersebut perlu dicek tingkat kebenarannya. Aturannya bisa kita rumuskan bersama walaupun itu kewenangan Kabupaten Kota. Jika ada aspirasi pasti akan kami tampung.”

Beralih dari isu intoleransi yang terjadi di Yogyakarta, moderator lalu menyoroti persoalan hoax dengan mengulik bagaimana kerja hoax itu dari Soni Triantoro yang menjelaskan, “Pertama, beda antara hoax dengan salah ketik. Karena kalau hoax itu disengaja. Kemudian jika kita lihat tentang teori media yang berbicara soal format media dalam berbagai era, maka era lisan itu menciptakan komunitas. Kemudian saat mesin ketik sudah ada, tulisan pun didokumentasikan dalam teks yang menciptakan kelas (red-statra sosial). Nah, yang terjadi saat ini adalah era elektronik, komunikasi sel, dan tidak terikat ruang. Kita punya pilihan sendiri untuk memilih informasi mana yang akan kita ambil. Jika TV dan Radio hanya satu arah, medsos punya otoritas sendiri untuk menciptakan pola komunikasi. Masalah hoax yang ada unsur kesengajaan ini dilakukan untuk kepentingan tertentu. Bahkan ada media khusus yang bekerja untuk hoax. Kata yang sering muncuk dalam propaganda hoax menurut Tirto.id ada dua yaitu kafir dan komunis. Melihat sejarah kelam 65 (red-1965), hoax juga digunakan oleh Soeharto untuk menyerang PKI. Soeharto pada saat itu menawarkan dua pilihan untuk menghadapi pemberontakan PKI, serang atau kita dibunuh.”

Moderator melanjutkan pertanyaan mengenai penyebab orang-orang yang mudah tergerak dengan rumor-rumor hoax. “Hal yang mengerikan, orang yang terkena hoax tidak bisa dilihat dari tingkat pendidikannya. Bagian yang diserang adalah emosi. Munculah kebenaran tanpa fakta. Opini dibentuk berdasarkan emosi seseorang. Bahkan, media yang mengejar viralitas, menarik pembaca yang banyak dengan membuat berita pemicu rasa marah,” jawab Soni Triantoro.

Setelah itu, disambung dengan penjelasannya mengenai tugas Pers sebagai pilar keempat demokrasi di zaman yang banyak hoax, “Peran Per situ banyak. Bill Kovach menjelaskan peran jurnalisme yang dulu, yaitu sebagai penjaga pintu. Informasi bisa sampai ke pembaca hanya lewat jurnalis. Fenomena yang terjadi sekarang adalah jurnalis penjaga pintu tanpa dinding. Orang bisa keluar masuk sebebasnya. Hal yang bisa dilakukan bukan dengan menghilangkan dinding tapi mengajak orang untuk mencari informasi dari pintu pers. Pers dihimbau untuk menjadi pembukti sebuah fakta, mengkonfirmasi berita yang muncul di media sosial. Bill Kovach menambahkan satu elemen jurnalisme yaitu hak dan tanggungjawab warga. Warga harus berpartisipasi, salah satunya terkait berita (red-yang beredar). Jurnalis memberikan contoh kepada masyarakat melalui transparansi.”

Sinta Ratri sebagai pembicara terakhir turut mengomentari persoalan hoax yang dampaknya pernah dialami oleh Pesantren Al-Fatah, “Pada tahun 2016 bulan Februari terjadi penyebaran kebencian yang menyerang LGBT dengan membuat spanduk di pinggir-pinggir jalan. Di medsos pun disebarkan bahwa pondok kami dituduh membuat hukum sendiri. Media online tidak bisa bertanggungjawab. Kepada siapa kami menuntut media online itu? Hoax di medsos jadi perang opini. Masyarakat yang tidak bijaksana akan terbawa.”

Pesantren Al-Fatah yang dikhususkan untuk para waria itu berada di Celenan, Kota Gede, Yogyakarta. Menurut cerita dari Sinta Ratri, Pesantren tersebut sering menjadi kontroversi, dan bahkan organisasi seperti FPI (Front Pembela Islam) pernah menuntut agar Pesantren itu ditutup. Sinta Ratri menambahkan, “Waria juga manusia yang butuh mengekspresikan religiusnya. Beribadah di ruang publik. Beribadah bersama. Mereka (red-FPI) bertuhan tapi melupakan kemanusiaan.”

Seusai semua pembicara sudah memaparkan pendapatnya masing-masing. Moderator membuka diskusi terbuka. Peserta menanyakan soal peran AJI (Aliansi Jurnalis Independen) dalam mengawal isu hoax dan ada pula yang berkomentar seputar kaum waria.

Salah satu pendapat dari seorang peserta Dewi Emiliana yang merupakan alumni MPRK (Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik) UGM ketika diwawancara oleh crew LPM Paradigma, “Hoax digunakan sebagai alat politik untuk mendapatkan kekuasaan. Ini hanya kepentingan sesaat. Masyarakat seharusnya kritis dalam mencerna informasi yang beredar. Menanggapi soal kaum minoritas seperti waria, kita tidak bisa menyalahkan mereka. Kemunculan mereka tidak tiba-tiba, ada proses panjang yang bisa berlangsung sejak di kandungan. Harapannya masyarakat umum bisa lebih kritis lagi, tidak menganggap dirinya paling benar dan juga tidak menggunakan agama sebagai alat untuk saling menyerang.”

Penulis,

Ine Wulandari (Reporter LPM Paradigma)

Sumber gambar : Lpm Paradigma