Budaya Politik Perempuan Dinilai Masih Lemah

Gambar: Suasana diskusi di Ruang Teatrikal. 

Keterlibatan perempuan di ruang publik, terlebih dalam ranah politik masih sangat minim. Hal ini dikarenakan antusiasme perempuan masih sangat rendah dalam bidang politik. Ironisnya, stigma negatif terhadap politik telah menjadi mindset masyarakat terlebih bagi perempuan.

Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Ari Indah Hayati, dalam diskusi Beranda Perempuan yang bertema Perempuan, Politik dan Gerakan Anti-Korupsi yang didukung oleh Yayasan Satu Nama, AJI (Aliansi Jurnalis Independen) Yogyakarta dan LPM Paradigma UIN Sunan Kalijaga, Senin (14/03).

Menurut aktivis perkumpulan Narasita ini, sungguh ironis, mengingat UU tentang peran perempuan di ruang publik sudah diatur jelas. Bahkan dalam parlemen perempuan sudah diberi ruang 30%. Kenyataannya masih sangat minim partisipasi perempuan di parlemen. “Sebenarnya afirmasinya terletak pada parpol itu sendiri. Mereka akan melengkapi kuota 30% itu, pas mau diverifikasi KPU saat hendak pemilu. Alhasil hasilnya jadi-jadian,” tuturnya.

Ari juga mengeluhkan minimnya pendidikan politik untuk perempuan. Hal ini berdampak pada partisipasi perempuan di politik. Ia juga mengkritik media yang kurang mengkonstruk opini tentang keterwakilan perempuan.

Addi Mawahibbun Idhom, seorang Jurnalis Tempo juga mengamini pernyataan Ari di atas. Budaya patriarki memang masih kentara di tengah-tengah masyarakat. Ia menyatakan, ketika dulu Angelina Sondakh tersangkut korupsi, media terus saja menyorotnya. Terlebih pada yang bersifat sensual dan menjual. Waktu itu, Angelina Sondakh mulai berjilbab saat tersangkut kasus korupsi. “Padahal kan, nggak ada hubungannya antara korupsi dengan memakai jilbab,“ terangnya.

Pria yang mengaku alumnus UIN Sunan Kalijaga ini menjelaskan, selain faktor di atas, media yang berperan sebagai pembentuk opini publik justru oportunis. Sekarang ini merupakan era kapitalis, media pun mulai berpihak terhadap bisnis dan politik pemilik media. Sehingga berita yang dihasilkan buruk bahkan mengeksploitasi perempuan.

Diskusi yang berlangsung di Teatrikal Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) ini cukup menarik. Meski peserta yang hadir tidak lebih dari tiga puluh orang. Peserta terlihat cukup antusias.

“Apa pentingnya perempuan terlibat dalam politik, sedang laki-laki lebih pantas bergelut di dunia itu?” tanya Ine salah seorang peserta yang hadir.

“Sebenarnya ada hal dasar yang harus dipahami baik oleh laki-laki maupun perempuan. Jadi, gender itu perbedaan peran. Kodrat perempuan bukan hanya menjadi ibu rumah tangga. Meskipun ada beberapa peran yang memang tidak bisa digantikan. Sebab keterbatasan perempuan itu sendiri. Tapi, politik bagi perempuan itu harus,” tegas Ari.

Perempuan yang pernah menjabat menjadi dewan tersebut juga menerangkan mengapa perempuan harus terjun berpolitik, sebab tidak akan mungkin kebutuhan mereka terakomodir jika semua yang duduk dibangku parlemen adalah laki-laki.

“Contoh kecil adalah meja ini (sambil menunjuk meja di depannya), mengapa bagian depannya tertutup. Laki-laki tidak akan pernah berpikir sampai jauh ini. Walaupun terlihat sepele,” lanjutnya.

Ungkapan senada juga diungkapkan Imron dari Lembaga Pers Mahasiswa Paradigma UIN Sunan Kalijaga. Perempuan juga mempunyai hak yang sama dengan laki-laki dalam berbagai aspek. Namun realitasnya terbalik. Ia menyatakan, dalam berbagai organisasi atau pun gerakan hampir semua yang memegang peran strategis adalah laki-laki. Mahasiswa perempuan masih menganggap dirinya lebih rendah dari laki-laki. “Bahkan pernah terjadi aksi beberapa waktu yang lalu di UIN. Tujuannya untuk memperjuangkan hak perempuan, tapi kok yang aksi malah  laki-laki semua,” jelasnya. [Aan]