![]() |
| sumber gambar: persmaporos.com |
Jogja, Paradigma Online- Aliansi
Solidaritas Poros melakukan aksi di depan Gedung Pimpinan Pusat (PP)
Muhammadiyah, Jum’at (06/05). Aksi tersebut sebagai reaksi dari
kesewenang-wenangan birokrat UAD yang membredel Lembaga Pers Mahasiswa (LPM)
Poros. Namun sayangnya, tak ada satupun pimpinan Muhammadiyah yang menemui
massa aksi untuk mendengarkan tuntutannya.
“Para
pimpinan sedang berada di luar kota. Haedar Natsir (Ketua PP Muhammadiyah –red) sekarang berada di Jakarta,”
ungkap salah satu staf PP Muhammadiyah, yang menemui massa aksi.
Dalam
negosiasinya dengan staf Muhammadiyah, Muhammad Isra Mahmud, koordinator umum
aksi, menyatakan kekecewaannya terhadap kelakuan birokrat UAD yang
kekanak-kanakan. “Mereka dengan sepihak membekukan pendanaan kegiatan Poros. Mereka
tidak tau kalau dana kemahasiswaan tersebut berasal dari sumbangan mahasiswa,”
ujarnya.
Dengan
demikian, imbuhnya, Aliansi Solidaritas Poros mendesak PP Muhammadiyah untuk
menegur lembaga yang berada di bawah naungannya (baca: UAD) agar tidak
semena-mena dalam memperlakukan mahasiswanya.
Sebelumnya,
Rabu (27/04), pihak rektorat UAD, melalui Warek III, Abdul Fadlil membekukan
LPM Poros, karena menilai isu yang diangkat sudah keterlaluan. Isu yang
dipermasalahkan rektorat terkait berita tentang kedokteran UAD. Dalam berita
itu ditulis bahwa fasilitas kampus belum memadai tapi tetap membuka fakultas
kedokteran.
Peryataan
Abdul Fadlil diperkuat dengan keputusan mengejutkan dari BIMAWA (Biro Mahasiswa
dan Alumni) lembaga yang menaungi pendanaan kegiatan mahasiswa. Kepala BIMAWA,
Hendro Setyono saat ditemui Bintang, PU LPM Poros pada Kamis (28/04) menyatakan
bahwa proposal kegiatan yang masuk sudah tidak dapat diproses karena Poros
berstatus dibekukan, sesuai instruksi lisan dari rektorat.
Atas
dasar tersebut, Aliansi Solidaritas Poros yang beranggotakan Perhimpunan Pers
Mahasiswa Indonesia (PPMI) kota Jogja dan Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) UAD
menuntut:
1. Menolak diskriminasi kepada Pers Mahasiswa di kampus
2 , Menolak Pers Mahasiswa Poros UAD dibredel, karena
mengancam kebebasan beraspirasi bagi intelektual kampus dan mengancam tentang
keterbukaan informasi intrakampus
3. Membatalkan SK pembekuan Pers Mahasiswa Poros UAD
4. Pimpinan Pusat Muhammadiyah harus menegur birokrat
UAD, karena birokrat kampus telah melakukan perilaku yang mencoreng citra
intelektualitas para kaum akademisi
5. Birokrat UAD harus minta maaf kepada Pers Mahasiswa
Poros UAD.
Massa
aksi yang sempat menduduki Gedung PP Muhammadiyah, membubarkan diri sekitar
pukul 17.00 WIB, menuju ke Bundaran UGM untuk menyampaikan aspirasinya di depan
publik, lalu long mach menuju Kampus
UII Fakultas Ekonomi. [Imron]

Wah bisa bahaya ni, kalo sampai paradigma dibredel . . .
BalasHapus